Era Presiden NKRI Ke-7 (2009-2014)

Bilamana dicermati maka angka 7 rupa2nya melekat juga pada kiprah Gubernur Jenderal Australia, Quentin Bryce, setelah Australia, negara tetangga terbesar bagi NKRI, berusia 107 tahun. Seperti Barack Obama dan Joseph Biden yang sarjana hukum, Quentin Bryce mengawali karirnya sebagai pengacara hukum di negara bagian Queensland . Pencermatan ini penting karena baik Amerika maupun Australia memiliki greget interaktif cukup berarti bagi NKRI dalam ranah kiprah 7 (tujuh) semangat kenegaraan yaitu (1) ideologi, (2) politik, (3) ekonomi, (4) sosial, (5) budaya, (6) pertahanan, (7) keamanan.

Apalagi faktanya semangat negara hukum NKRI masih bertitikberat Kontinental yang justru dikelilingi oleh negara2 hukum bertitikberat Anglo Saxon. Dan dalam berbagai hubungan interaktif antar negara berkerangka hukum banyak kali ditemui bahwa semangat hukum Anglo Saxon mengungguli semangat hukum Kontinental, seperti ditampilkan dalam peristiwa2 wilayah perbatasan NKRI misalnya Sipidan & Ligitan, Celah Timor, dlsb.

Situasi dan kondisi ini dapat saja mengarahkan kita kepada pilihan berpikir akan pentingnya penguatan logika hukum kenegaraan NKRI bagi kebijakan2 politik kenegaraan terkait.

Namun, bilamana toh tidak terjadi demikian, masih ada berbagai benteng terakhir bagi penguatan logika politik kenegaraan NKRI dimaksudkan diatas, agar supaya dapat berkiprah prima, misalnya pemberdayaan berbagai tatanilai dasar yang dilekati dengan makna antara lain angka-7 yang dikenali menampilkan kearifan lokal seperti (1) 7 Semangat Kenegaraan tersebut diatas, (2) Strategi 7 Ketahanan Bangsa, (3) The 7 Ways To Happiness, (4) 7 Langkah Zero Mind Process, (5) 7 Nilai Dasar ESQ, (6) 7 ketentuan UUD 1945 (HAM, kewajiban warganegara, kekuasaan legislative-eksekutif-yudikatif-lembaga negara tambahan lain, keutuhan wilayah negara atau daerah, kewarganegaraan-kependudukan, keuangan negara), (7) Amanat 7 Semangat Penyelenggara Negara (Penjelasan UUD 1945), dlsb.

Bagaimanapun juga tidaklah bisa dipungkiri bahwa ketangguhan kepemimpinan pemerintahan termasuk Presiden ke-7 NKRI menjadi persyaratan penting mengingat mandala yang dihadapi adalah berbagai gejolak eksternal yang terhitung luarbiasa seperti dampak susulan daripada ekonomi keuangan “Fraud Street” Amerika Serikat, dampak susulan global warming (www.suprememastertv.com) disamping kemungkinan berbagai gelojak internal seperti ketidakpastian akibat terpaan berbagai dampak susulan itu sendiri seperti (1) kekeringan, (2) banjir, (3) longsor, (4) bencana badai, (5) bencana kemiskinan, (6) keterbatasan sumber daya termasuk ketersediaan pangan dan energi, (7) kesenjangan sosial, dlsb.

Sungguh perlu satu tekad membangun kebersamaan demi keberdayaan berbagai kearifan lokal bermuatan angka 7 tersebut diatas terutama sebagai pondasi unggulan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dalam upaya menggapai Indonesia Digdaya 2045 yad.

Jakarta, 7 Oktober 2008

Dr Ir Pandji R. Hadinoto, MH, HP : 08179834545 / PokJa Strategi Hijau – Rembug Jakarta LPMJ